Penyampaian Hasil Reses I, Pemko Harus Tindaklajuti dan Realisasikan Secara Skala prioritas

Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE secara resmi menyampaikan laporan hasil reses I masa sidang I Tahun 2019 anggota DPRD Medan kepada Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution dalam rapat paripurna DPRD Medan di gedung dewan, Senin (6/1/2019).

DPRD Medan minta Walikota Medan agar seluruh hasil reses yang diserap saat pelaksanaan reses tanggal 17 sd 22 Desember 2019 supaya segera ditindaklajuti dan direalisasikan secara skala prioritas.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan reses memiliki dasar hukum yakni UU No 27 Tahun 2009 Pasal 351 dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 Pasal 64. Dimana tujuannya menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat.

Nantinya, aspirasi atau masukan yang disampaikan pada pelaksanaan reses merupakan media koreksi guna perubahan ke arah positif terhadap kebijakan Pemko Medan. Selanjutnya, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kota Medan.

Dari laporan yang dibacakan anggota dewan masing masing perwakilan di daerah pemilihan (dapil) 1 sd 5 mendominasi buruknya infrastruktur drainase, masalah pelayanan kesehatan, bantuan yang tidak tepat sasaran serta sulitnya mendapatkan bantuan pendidikan.

Seperti yang dibacakan anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus (PKS) mewakili seluruh anggota DPRD asal Dapil I yakni Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Edward Hutabarat (PDI P), Robi Barus (PDIP), Antonius Devolis Tumangor (Nasdem), Renville P Nalitupulu (PSI) dan Abd Rahman Nasution (PAN).

Masing masing anggota dewan mendapat keluhan dari warga soal drainase dan jalan rusak. Begitu juga soal lampu penerangan jalan umum (Lpju) banyak lingkungan belum menikmati dan penanganan sampah yang belum maksimal.

Seperti laporan yang disampaikan Renville P Napitupulu terkait aspirasi warga butuh pembangunan rumah duka kristen di Medan Helvetia. Warga Helvetia butuh aula untuk acara prosesi adat jika ada yang meninggal dunia. Dimana saat ini rumah warga sangat sempit sehingga selalu menggunakan badan jalan saat acara adat. Diminta kepada Dinas PKPPR Kota Medan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aula umum.

Lain halnya dengan aspirasi yang disampaikan Rudiawan Sitorus agar Pemko Medan dapat menaikkan honor guru maghrib mengaji di Kota Medan. Begitu juga untuk pemerataan distribusi honor bilal mayit.

Tidak ketinggalan, Pemko Medan diminta memperhatikan BPJS terhadap Lansia dan menertibkan PSK di wilayah Sei Sikambing.

Sedangkan aspirasi warga di dapil II meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yang dibacakan anggota DPRD Medan Margaret MS (PDI P) selaku juru bicara menyampaikan, masalah limbah perusahaan di seputaran sungai Kel Paya Pasir, Kec Medan Marelan dan pembuangan limbah dari PT KIM yang aliran airnya mengeluarkan aroma busuk berdampak buruk kepada masyarakat.

Selain itu, warga juga mengeluhkan soal jalan dan drainase. Warga Sicanang minta pembuatan titi di Lingkungan 20 serta pembetonan jalan di RS Kusta Sicanang. Sementara itu warga Kelurahan Titi Papan mengeluhkan drainase di Jalan Platina III dan Jalan Platina VI sepanjang 1800 meter yang telah dikerjakan sejak tahun 2009 tapi ditinggalkan begitu saja.

Sementara, warga Kel Sei Mati minta agar dilanjutkan perbaikan jalan yang sudah berlobang dan pembuatan drainase.

Warga menuntut keseriusan Pemko Medan soal konsep percepatan pembangunan daerah Medan Utara yang dijanjikan Pemko Medan sampai sekarang belum terealisasi dengan baik.

Margareta juga menyampaikan agar Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendataan ulang bagi penerima bantuan KIS dan PKH. Dalam laporannya, warga juga menuntut realisasi pembangunan gedung sekolah untuk tingkatan SLTA Negeri di daerah Kec Medan Deli.

Sebagaimana diketahui, anggota dewan dari dapil II selain Margaret MS juga HT Bahrumsyah (PAN), Mulia Asri Rambe SE (Golkar), Surianto (Gerindra), Abdul Rani (PPP), Aulia Rachman (Gerindra), Abdul Latif (PKS), Sadari (PAN), Janses Simbolon (Hanura), Ishak Abrar Mustafa (Demokrat) dan T Edriansyah Rendy (Nasdem).

Begitu juga keluhan warga di dapil III yang dibacakan anggota DPRD Medan Modesta Marpaung (Golkar) mewakili anggota dewan lainnya, Paul MA Simanjuntak (PDIP), Wong Cun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yunita Siregar (Gerindra), Irwansyah (PKS), Edwin Sugesti Nasution (PAN) dan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) menyampaikan masalah infrastruktur. Seperti memperbaiki jalan dan drainase yang berada di Jalan Bukit Barisan I Kelurahan Darat II persisnya di Gang Kelabu.

Sedangkan untuk gaji guru honorer agar Pemko Medan menetapkan seluruh gaji honor di Medan disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK). Untuk kiranya dilakukan pendataan secara akurat jumlah dan masa bertugas guru honor sekolah negeri di kota Medan,pendataan tersebut sangat penting mengingat sebagian gaji honorer sudah dialokasikan di APBD.

Dalam kesempatan itu juga, Modesta dapil III meliputi Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung minta Pemko Medan melakukan validasi data peserta BPJS dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Medan. “Sebab, menjadi peserta BPJS sangat sulit mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit,” tandasnya.

Sementara itu, untuk dapil IV meliputi Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai yang dibacakan Edi Sahputra mendesak Dinas PU Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan pihak BPJS dapat merespon keluhan warga yang disampaikan dalam laporan.

Dari hasil reses yang dilaksanakan anggota DPRD Medan dari dapil IV yakni Hasyim SE (PDI P), Ihwan Ritonga (Gerindra), David RG Sinaga SE (PDIP), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto (PKS), Edi Saputra (PAN), M Rizky Nugraha (Golkar), Hendra DS(Hanura) dan Afif Abdillah (NasDem), banyak menerima keluhan warga terkait drainase dan badan jalan yang rusak.

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan kiranya dapat merespon keluhan warga. Sedangkan kerjasama eksekutif dan legislatif dapat lebih ditingkatkan menyahuti harapan dan aspirasi masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan hasil reses anggota dewan di dapil V yang meliputi Medan Johor, Polonia, Selayang, Tuntungan, Maimun, Sunggal mengeluhkan pelayanan terkait pembangunan infrastruktur, ketersediaan blanko KTP, sampah dan kebakaran.

Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd, mewakili anggota dewan lainnya yakni Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), D Edy Eka Suranta S meliala (Gerindra), Daniel Pinem (PDIP), Johannes Haratua Hutagalung (PDIP), Henry Duin (PDIP), M Afri Rizky Lubis (Golkar), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Syaful Ramadhan (PKS), Erwin Siahaan (PSI), Sukamto (PAN) dan Burhanuddin Sitepu (Demokrat) menyampaikan sejumlah catatan penting hasil reses mereka.

Terkhusus ketersediaan blanko KTP di Disdukcapil diharapkan harus menjadi perhatian Pemko Medan. Begitu juga soal ketersediaan bak sampah dan desakan membangun UPT Pemadam kebakaran di kawasan Medan Selayang.

Permintaan warga agar Pemko Medan membangun UPT Pemadam Kebakaran di kawasan Medan selayang karena di kawasan ini jauh dari jangkauan pusat kantor pemadam.

OPD Harus Dalami Hasil Reses

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan, pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan akan mendalami secara seksama hasil-hasil reses yang disampaikan anggota DPRD Medan mulai Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai V. Kemudian dipadukan dengan hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sekaligus menjadi masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota pada masa mendatang.

Pihaknya, akan melakukan pendalaman hasil reses yang diakui banyak bermuatan saran masukan penting dan strategis, baik yang bersifat alternatif kebijakan maupun program-program pembangunan kota yang menggambarkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pelaksanaan reses DPRD Medan merupakan salah satu tugas dewan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik, guna lebih menyelaraskan arah kebijakan dan program pemabngunan kota dengan aspirasi masyarakat,” kata Akhyar.

Diakuinya, Medan sebagai kota yang terus berkembang, tentunya banyak masalah dan tantangan pemabngunan yang harus dihadapi, bahkan sifatnya cenderung semakin multi kompleks. Tidak hanya tuntutan pelayanan public yang semakin berkualitas, tapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas. Termasuk, upaya mempercepat dan memperluas pembangunan kota, seperti menjadikan Medan sebagai tujuan berinvestasi, wisata, pusat pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Saat itu juga, Akhyar mengajak semua dan seluruh pemangku kepentingan kota agar terus meningkatkan komitmen membangun kota, bersinergi membangun kota sehingga dapat menjadi modal social yang besar di tengah-tengah masyarakat. Akhyar optimis, pembangunan kota dapat optimal dilakukan jika seluruh stakeholder bergandengan tangan, menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama.

Ditambahkan Akhyar, Pemko Medan di tahun 2020, fokus membangun peradaban kota melalui jalan budaya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga. Kemudian meningkatkan pembangunan maupun pelayanan publik.

Leave a Reply