Wakil Ketua PWI Tanjungbalai : Dinkes Jangan Bungkam Tentang Informasi Covid 19

Asahan,DataMedan-Di tengah mewabahnya infeksi virus Corona (COVID-19), muncul beragam istilah yang berkaitan dengan penyakit ini, mulai dari social distancing, lock down, StayAtHome hingga PDP maupun ODP/ Positif dan lainnya dengan itu Pihak Pemerintah maupun Tim Gugus Tugas covid19 untuk memberikan informasi terkini didaerah nya.

Namun kali ini terkesan bertolak belakang terjadi di Kota Tanjungbalai, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai terksan enggan di konfirmasi wartawan baik via WhatsApp maupun telpon seluler nya untuk dikonfirmasi mengenai perkembangan wabah virus carona covid19 mendapatkan data data informasi di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Hal itu langsung disikapi Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Kota Tanjungbalai ,Saufi Simangunsong Am.Kep saat dimintai keterangannya, Kamis 2 April 2020.

Ia menyayangkan sikap dari Kadis Kesehatan Kota Tanjungbalai Burhanuddin Harahap,SKM M.Kes yang terkesan bungkam memberikan informasi kepada sejumlah wartawan untuk di konfirmasi .

Saufi yang merupakan wartawan TVRI menyebutkan bahwa wartawan memberikan informasi juga di atur oleh undang undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang pers bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk mencip takan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraa yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin,dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang emokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan pera nannya dengan sebaik-baiknya l,”ujar Kontributor TVRI itu.

berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Saufi menambahkan ,Wartawan juga berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang telah diatur dalam undang undang tersebut .

Juga dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Kita menyayangkan saat ini,dengan wabah virus carona covid19 kenapa Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai enggan untuk terbuka memberikan informasi data yang perlu di publikasi oleh wartawan,kita kecam hal itu terjadi saat ini,”sebut Saufi simangunsong.

Berharap Walikota Tanjungbalai, H.M.Syahrial SH MH selaku pemimpin kebijakan tertinggi di Tanjungbalai dapat menegur Kadis Kesehatan Tanjungbalai bila perlu evakuasi dan copot jabatan nya.

Dengan mewabah nya virus carona covid19 untuk itu perlu Informasi dari tim gugus maupun instansi terkait yakni dinas kesehatan untuk aktif memberikan informasi data data per update untuk menghindari adanya informasi informasi hoax di tengah masyarakat diperlukan data dan kesigapan Tim Gugus Covid19 .

“Sampai saat ini kita juga tidak mengetahui apakah tim Gugus Tugas covid19 telah dibentuk di Tanjungbalai,” tegas Saufi

Leave a Reply