77 views

Keterlibatan Kelurahan dalam Menyelesaikan Persoalan Kemiskinan Perlu Dimaksimalkan

Medan,- Persoalan kemiskinan di Kota Medan masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan. Meski sudah memiliki payung hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, permasalahan kemiskinan di Kota Medan belum bisa maksimal dituntaskan.

Dalam upaya ini, Anggota DPRD Medan Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Irwansyah S.Ag, SH mendorong keterlibatan maksimal Kelurahan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di masyarakat.

“Peran kelurahan dalam proses menuntaskan kemiskinan di masyarakat perlu dimaksimalkan khusunya dalam mengeksekusi program-program pengentasan kemiskinan seperti pelaksanaan program empowering atau pemberdayaan di masyarakat,” ungkapnya dalam sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Jalan Pertiwi, Gg.Sosial, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (09/10/2021).

Disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan ini, pemberdayaan masyarakat perlu dimaksimalkan dalam upaya mendorong ketahanan ekonomi di masyarakat. “Program pemberdayaan ini bisa dilakukan seperti mengadakan pelatihan yang meningkatkan keterampilan warga,” ucapnya.

Disampaikannya, program pemberdayaan ini bisa maksimal dilakukan dengan penempatan anggaran yang memadai. “Selain program pemberdayaan, yang tak boleh dilupakan adalam ketersediaan anggaran dan pengalokasiannya yang tepat sasaran, dimana program yang ada benar benar bisa sampai dan dirasakan warga,” jelasnya.

Dijelaskan Irwansyah, dalam Perda ini juga ditetapkan terkait pendidikan, kesehatan, ketrampilan dan lainnya.”Dari amanah perda ini, masyarakat didorong membuat kelompok-kelompok produktif agar bisa mendapat bantuan program untuk membangun perekonomian. Seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Koperasi, atau kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok perikanan,” jelasnya.

haknya mendorong masyarakat melalui perangkat kecamatan, kelurahan hingga lingkungan untuk memanfaatkan program-program penanggulangan kemiskinan ini secara tepat, baik itu program kesehatan, pendidikan, perumahan, pelatihan dan banyak program lainnya.

Dalam Perda tersebut, dijelaskan Irwansyah, setiap warga miskin berhak mendapatkan fasilitas yang semuanya dibiayai dari APBD Medan, antara lain berhak mendapatkan pangan yang layak (Raskin), kesehatan (BPJS Kesehatan), pendidikan (bea siswa), pekerjaan/usaha (pelatihan dan modal usaha), bantuan perumahan (bedah rumah), hak atas air bersih dan sanitasi yang baik (pelayanan sanitasi), lingkungan hidup yang baik dan sehat (pelayanan lingkungan sehat), rasa aman dan nyaman (perlindungan warga), kehidupan sosial dan berpolitik (hak sebagai warga negara).

Share DataMedan

Leave a Reply