Komisi I : Wali Kota Harus Tegas Beri Sanksi Direksi PD Pasar
Medan,- Wali Kota Medan hendaknya tegas menjalankan peraturan yang ada. Kalau perangkat daerah ataupun kepala BUMD sudah dinyatakan bersalah, hendaknya diberi sanksi sehingga ada efek jera.
Kalau tidak ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan, maka akan berdampak pada kepada para pegawai lainnya. Selain itu target yang sudah ditetapkan akan sulit dicapai, ujar Anggota Komisi I DPRD Medan yang membidangi pemerintahan, Drs Proklamasi K Naibaho, Rabu (21/8/2019) di ruang kerjanya.
Ketegasan wali kota dalam memimpin para pegawainya harus nampak dalam mengambil keputusan. Jangan membiarkan kesalahan berlarut-larut tanpa ada tindakan berupa sanksi kepada pelanggar aturan, ujar Politisi Gerindra.
Seperti temuan inspektorat Pemko Medan terhadap direksi PD Pasar beberapa waktu lalu. Sudah berbulan-bulan tidak ada tindakan apapun dari Wali Kota Medan terhadap para direksi di PD Pasar padahal pihak inspektorat sudah menemukan kesalahannya. Tinggal menunggu tindakan dari Wali Kota Medan untuk memberi sanksinya, ujarnya lagi.
Sebagai pemimpin, hendaknya bisa tegas terhadap bawahannya sehingga para bawahan ini “tidak sepele” dengan aturan yang sudah dibuat. Apalagi, kalau bawahan tidak memiliki prestasi yang bisa diandalkan. Kemudian melanggar aturan yang ada.
Tindakan atau sanksi bisa saja dalam bentuk apapun, namun harus dijalankan agar tidak ada kesewenang-wenangan dari bawahan melakukan tindakan yang melanggar aturan. “Kalau tidak ada sanksi, dikhawatirkan akan banyak pelanggar aturan lainnya karena yakin wali kota ‘tidak mampu’ memberi sanksi terhadap bawahannya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Wali Kota Medan menyatakan belum ada sanksi yang akan diberikan kepada tiga direksi PD Pasar karena belum menerima rekomendasi apapun terkait hal itu.
Seperti diketahui, tiga direksi yang direkomendasi untuk diberikan sanksi yakni Direktur Utama Rusdy Sinuraya, Direktur Pengembangan dan Direktur Operasional. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Di mana, direksi membangun 75 kios di Pusat Pasar tanpa izin.
Beberapa waktu lalu, anggota Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Nasib menyebutkan pihaknya telah meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin untuk menindaklanjuti pemberian sanksi kepada ketiga direksi itu.
Kalau jenis sanksinya, Nasib meminta agar ditanyakan langsung ke Inspektorat, karena mereka yang mengeluarkan rekomendasi.
“Tapi ada beberapa jenis sanksi, seperti pemberhentian, teguran lisan dan tertulis. Usulan sanksinya sudah disampaikan ke wali kota untuk dimintai persetujuan,” tegas Nasib usai rapat bersama di Komisi III DPRD Medan, Selasa (23/7).(dna/mdn)
