Pemko Medan Jangan Kaku Belanjakan Barang dan Jasa
Medan,-Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, meminta Pemerintah Kota Medan untuk tidak kaku membelanjakan barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19 ini, dengan alasan menjaga-jaga anggaran untuk Covid-19.
“Memang anggaran itu direfocusing, tapi maksimalkan saja yang ada. Anggaran yang disiapkan untuk Covid-19 masih banyak tersisa,” kata Ihwan Ritonga kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Karenanya, kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini, pihaknya mendorong Pemko Medan melakukan percepatan realisasi belanja barang dan jasa yang sudah tertuang di APBD TA 2020. “Dengan terlaksananya hal itu, dipastikan perekonomian meningkat karena akan memberdayakan tenaga kerja mengurangi pengangguran,” katanya.
Menurut Ihwan, bukan hanya belanja barang dan jasa, tetapi juga belanja modal dan bantuan sosial lainnya supaya disegerakan di triwulan ke III ini guna menghindari keterpurukan ekonomi rakyat.
Ihwan juga meminta agar Pemko Medan respon dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya pencegahan resesi, yang menekankan seluruh Kepala Daerah segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (Bansos) di bulan September 2020 ini, guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah.
Diketahui, dalam rapat terbatas dengan tema Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui “video conference”, Presiden Joko Widodo menyampaikan menginstruksikan agar Kepala Daerah melakukan upaya pencegahan resesi ekonomi.
Secara nasional disebutkan pada kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen tapi di kuartal kedua diposisi minus 5,3 persen. Untuk itu pada kuartal ketiga masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja.
Menurut Presiden Jokowi, data per 27 Agustus 2020, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44 persen sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
“Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen,” sebut Presiden.
Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen. Seperti Sumatera Barat sudah berada diatas 50 persen yaitu 52 persen.
“Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul2 dilihat benar angka-angka ini,” tegas Presiden.
Presiden pun mengaku tetap memantau setiap hari realisasi angka belanja per daerah sekaligus menampilkan data mengenai pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi.
Dalam hal itu, Propinsi Papua yang tertinggi pertumbuhan ekonominya yakni 4,25 persen, lalu Papua Barat 0,25 persen.
Kemudian yang kontraksinya terlalu besar yaitu Bali minus 10,98 persen. Karena itu memang turis dan wisatawan betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali, sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam.
Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta minus 6,74 persen, yang lain-lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata secara nasional.
