Soal Anggaran Covid 19, Hasyim : Pemeriksaan Kejaksaan Jadi Masukan Bagi Pansus
Medan,- Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hasyim SE mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi penggunaan anggaran Covid 19 yang mencapai Rp 500 miliar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kita tidak mau mendengar adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran covid 19 dilakukan Pemko Medan saat ini. Maka dari itu, kita selaku wakil rakyat yang dipercaya akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin,” kata Hasyim SE usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2019 di gedung utama DPRD Medan, Senin (15/6/2020).
Terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan terkait persoalan ini, Hasyim mengatakan Pansus akan lebih terbantu. “Tentunya kita lihat nanti. Pemeriksaan yang dilakukan tentunya akan menjadi materi bagi Pansus untuk mendalami persoalan ini,” jelasnya.
Dikatakannya, Pansus juga patut mengawasi secara rinci persoalan ini mengingat anggaran Covid-19 ini merupakan hasil refocusing anggaran dari seluruh OPD di Pemko Medan. “Jadi Pengawasannya harus maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan dapat mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran covid 19 tersebut. “Kita mau anggaran ratusan miliar rupiah dikhususkan untuk kesehatan, jaringan sosial dan dampak ekonomi harus tepat sasaran. Oleh karenanya diimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran covid 19 harus benar-benar menyalurkannya tepat sasaran sehingga dapat dirasakan masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Masih kata Ketua DPRD Kota Medan, dengan tepat sasaran penyaluran anggaran covid 19 itu ke masyarakat Kota Medan, bisa dapat menurunkan jumlah pasien di waliyah ini. “Nah, kami juga meminta kepada masyarakat agar turut bersama-sama mengawasi anggaran ini agar terhindar dari oknum-oknum yang ingin menyelewengkannya,” ajak orang nomor satu di DPRD Kota Medan ini.
Lebih lanjut disebutkannya, jika terjadi kebocoran maka pihaknya akan melakukan rekomendasi kepada Plt Wali Kota untuk melakukan penindakan kepada pejabat yang melakukannya. “Sementara, untuk proses hukumnya kita serahkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.
