Advetorial

Paripurna Laporan Reses Anggota DPRD Medan Masa Sidang I Tahun ke II TA 2020

DPRD Medan gelar rapat paripurna laporan reses masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di gedung dewan, Senin (18/1/2021). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah.

Rapat paripurna juga dihadiri Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, sejumlah anggota DPRD Medan dan pimpinan OPD Pemko Medan.

Dalam laporan reses yang disampaikan anggota dewan perwakilan daerah pemilihan (dapil) mendominasi persoalan banjir karena masih infrastruktur rusak. Begitu juga masalah kepesertaan BPJS non iuran.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyampaikan kepada Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berharap dapat menindaklanjuti keluhan warga yang disampaikan dalam laporan reses agar segera terealisasi. “Kita tuntut supaya segera terwujud, harapan rakyat harapan kita semua,” ujar Hasyim.

Pada kesempatan itu juga, Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan warga sesuai hasil laporan reses. Kepada SKPD dijajaran Pemko Medan disarankan supaya melakukan perbaikan.”SKPD terkait agar memprioritas hingga terealisasi,” sebut Akhyar Nasution.

Seperti diketahui, anggota DPRD Medan yang menyampaikan laporan reses mewakili dapil masing masing yakni Edward Hutabarat (dapil I), Haris Kelana Damanik (dapil II), H Irwansyah (dapil III),
Rudiyanto Simangunsong (dapil IV) dan Syaiful Ramadhan (dapil V).

Dapil I : Penanganan Covid, BLT, BST dan BPJS

Masyarakat kawasan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah mengeluhkan penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Jaringan Pengamanan Sosial.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan Dapil I Edward Hutabarat pada Rapat paripurna DPRD Medan Dalam Rangka Penyampaian Laporan reses masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di gedung dewan, Senin (18/1/2021) pagi, yang dihadiri Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah.

Rapat paripurna juga dihadiri Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, sejumlah anggota DPRD Medan dan pimpinan OPD Pemko Medan.

Anggota DPRD dari PDIP ini mewakili anggota DPRD dapil I yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Robi SE, Antonius D Tumanggor, Rajudin Sagala, Riduawan Sitorus, Abdul Rahman Nasution dan Renville P Napitupulu.

Edward Hutabarat menambahkan dari reses tersebut juga banyak masukan masyarakat untuk diperhatikan Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan baik secara infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Maka itu, persoalan infrastruktur, anggota dewan Dapil I menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dilakukan pengaspalan atau pengecoran di 19 titik jalan. Selain itu, pembangunan dan peremajaan drainase di 15 titik, pembuatan dinding penahan sungai karena longsor di Jalan Speksi Helvetia, pengorekan dan perbaikan sungai di kawasan Jalan T Amir Hamzah dan pelebaran sungai di jalan Tol Asrama.

Edward Hutabarat menambahkan, untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melakukan perbaikan dan pergantian lampu di 15 titik serta penertiban sampah, penyediaan gerobak sampah, tempat sampah dan tempat pembuangan sementara, penertiban bangunan kosong, taman Danau Singkarak segera difungsikan, pergantian tiang listrik serta pemotongan dan perapian pohon.

Dari segi kesehatan, masyarakat dapil I juga berharap agar Dinas Kesehatan Kota Medan agar mengevaluasi kinerja rumah sakit di kota Medan yang disinyalir informasi masyarakat pasien dinyatakan positif saat meninggal, sementara hasil swabnya negatif.

Selain itu Dinkes Medan melakukan penyemprotan disinfektan serta sosialisasi tentang vaksin Covid-19. BPJS kesehatan, Jamkesmas serta KIS di Puskesmas agar ditangani, gizi buruk dan lainnya.

Mengenai pendidikan, lanjut Edward Hutabarat, masyarakat meminta bantuan kuota paket internet untuk belajar, kejelasan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya pendidikan gratis.

Masyarakat juga meminta Dinas Sosial Medan untuk mendata ulang masyarakat penerima bantuan KIS, PKH, pembuatan surat keterangan tidak mampu, bantuan sosial bagi disabilitas, dan penyaluran bantuan lebih transparan.”Kami berharap laporan reses ini menjadi masukan Pemko Medan dalam menjalankan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dapil II : Infrastruktur, BPJS BPI, Lampu Penerangan Jalan dan Administrasi Kependudukan

Sejumlah permasalahan masih mengemuka di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Labuhan, Belawan dan Marelan. Hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Medan diantaranya, H.Surianto, Siti Suciati, Haris Kelana Damanik (Partai Gerindra), Margareth MS (PDIP),Mulia Asri Rambe (Golkar), T.Erdiansyah Rendy (Nasdem), Abdul Latief Lubis (PKS), Abdul Rani (PPP), HT.Bahrumsyah, Sudari ST (PAN), Janses Simbolon (Hanura) dan Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat) di Dapil tersebut mengungkap sejumlah masalah yang dikeluhkan warga diantaranya, perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan, PBJS BPI, Administrasi Kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.

Juru bicara Dapil II, Haris Kelana Damanik mengungkapkan banyak persoalan yang perlu dituntaskan Pemko Medan ke depan.

“Kita mengharapkan perhatian kepada Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan saat musim hujan. Sehingga hasil kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas,” ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini saat membacakan hasil reses dalam paripurna di Gedung DPRD Medan.Terkait infrastruktur ini, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan perbaikan jalan dengan sistem pembetonan.

Disampaikan Haris Kelana Damanik, permasalahan di Dapil II yang dikeluhkan warga diantaranya masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau. “Permasalahan ini hendaklah menjadi prioritas,” harapnya.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan reses di Dapil II, diantaranya terkait buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, dimana birokrasi masih berbelit dan menyulitkan warga. “Selain masalah administrasi kependudukan warga juga mengeluhkan soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang belum juga dimulai. Warga meminta Pemko mengkaji pembelajaran secara online/daring yang dinilai tidak maksimal,” ucapnya.

Tidak hanya masalah infrastuktur, warga di Dapil II juga mengeluhkan soal pemberdayaan masyarakat, diantaranya terkait akses permodalan, banyaknya muncul anak jalanan, banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran.

“Masalah BPJS PBI, buruknya pendistribusian bantuan kepada warga sehinga tidak tepat sasaran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masih menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan,” ucapnya.

Dapil III : Infrastruktur, Kesehatan dan Pelaksanaan Pendidikan Dimasa Pandemi

Anggota DPRD Medan, Irwansyah S.Ag, SH mengharapkan perhatian Pemerintah Kota Medan khusunya terkait banyaknya keluhan dari masyarakat yang ditampung sejumlah anggota DPRD Medan yang melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi, Kecamatan Medan Timur, Tembung dan Perjuangan diantaranya Sahat B.Simbolon, Netty Yuniarti Sirega (Gerindra), Paul Mei Anton Simanjuntak, Wong Chun, Sen (PDIP), Modesta Marpaung (Golkar) Irwansyah (PKS), Edwin Sugesti (PAN), Parlindungan Sipahutar (Demokrat).

Hal ini disampaikan Irwansyah saat membacakan laporan hasil reses dalam paripurna di Gedung DPRD Medan. “Dari reses yang telah kami laksanakan menghasilkan berbagai masukan dan aspirasi dri masyarakat yang masih perlu perhatian bersama, khusunya perhatian dari pihak pemerintah Kota Medan,” tegas Irwansyah.

Dikatakannya, perhatian Pemerintah mutlak diperlukan dalam upaya mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. “Terutama permasalahan yang muncul di masyarakat terkait infrastuktur, kesehatan, pendidikan, terutama bantuan sosial di masa pandemi ini,” jelasnya.

Dalam penyampaian hasil reses ini, Irwansyah mengemukanan sejumlah masukan dari masyarakat, diantaranya terkait pengaspalan dan pengecoran jalan di sejumlah kawasan di Dapil III, Pembangunan dan pengerjaan drainase, pemasangan, penggantian dan perawatan lampu jalan, penertiban dan pengelolaan sampah dan pohon, persoalan BPJS, KIS dan pelayanan Puskesmas.

“Selain masalah diatas, hari ini masyarakat juga menyampaikan masukan soal sitem pembelajaran daring agar dievaluasi, dimana warga sudah kewalahan membimbing anak-anak mereka,” ucap Irwansyah seraya mengatakan warga juga mengharapkan bantuan kuota internet untuk belajar anak-anak mereka di rumah.

Tidakhanya itu, warga juga mengharapkan pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru honorer, pembiayaan pendidikan gratis untuk masyarakat kurang mampu dan pengurangan biaya pendidikan disaat pandemi. “Kesejahteraan guru, bantuan pendidikan gratis serta pengurangan biaya sekolah disaat pandemi,” ucapnya.

Permasalahan lain yang muncul di Dapil III diantaranya, masalah ketenaga kerjaan, UMKM, pelayanan administrasi kependudukan, bantuan PKH, KIS serta bantuan lainnya disaat pandemi.

Dapil IV : Warga Minta Biaya Sekolah Diringankan dan Penyediaan Fasilitas Wifi Gratis

Medan, Reses pertama masa sidang pertama tahun 2020 mencatat sejumlah masukand ari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai dengan anggota DPRD diantaranya H.Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra) Hasyim SE, David Sinaga(PDIP) M.Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS), Edi Syahputra (PA) dan Hendra DS (Hanura). Sejumlah aspirasi yang mengemuka dimasyarakat diantaranya masalah infratruktur, kebersihan, administrasi kependudukan, pendidikan, masalah sosia dan kesehatan.

Hasil reses yang dibacakan Anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd mengungkap sejumlah masukan dari masyarakat diantaranya meminta Pemerintah membuat kebijakan dalam pembayaran uang sekolan maupun uang kuliah dimasa pandemi ini.

“Sebagian masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun, bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang sekolagh,” ucap Ketua Fraksi PKS Kota Medan ini.

Warga meminta masyarakat meringankan biaya sekolah disaat pandemi ini. “Besar harapan mereka agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban mereka,” harapnya.

Rudiyanto juga mengatakan, pembelajaran daring yang dilaksanakan hari ini memaksa mereka merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk itulah mereka menyampaikan aspirasi soal penyediaan wi fi di ruang publik. “Warga meminta Pemko menyediakn fasilitas wifi gratis di ruang publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga juga menyampaikan sejumlah masukan diantaranya peran rumah sakit agar maksimal dalam pelayanan dan penyediaan alat pendeteksi covid-19, warga memohon digratiskan biaya BPJS.

Rudiyanto menyampaikan, seluruh masukan dan spirasi warga melalui reses ini diharapkan mendapat respon yang baik dari Pemko Medan. “Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pendemi ini,” tegsnya.

Mantan Anggota DPRD Tanjungbalai ini menegaskan, tingginya persoalan sosial, penganguran dan kemiskinan diharapkan kepada Pemko Medan untuk lebih tanggap dan teliti dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. “Ingat, pemerintah yang baik dan berhasl adalah pemerintah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan prima,” ucapnya.

Dapil V: Pemko Medan Harus Peka Terhadap Aspirasi Warga

Medan, Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Syaiful Ramadhan mengingatkan Pemerintah Kota Medan peka terhadap aspirasi warga yang disampaikan melalui reses khusunya di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Maimun, Johor, Polonia, Tuntungan, dan Medan Selayang.

Hal ini disampaikan Syaiful Ramadhan saat didaulat membacakan laporan hasil reses anggota DPRD Medan Dapil V diantarnya Mulia Nasution, Edi Eka Suranta (Gerindra), Daniel Pinem, Johanes Hutagalung, Hendri Duin (PDIP), M.Afri Rizki (Golkar) Habiburahman Sinuraya (Nasdem), Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan (PKS), Erwin Siahaan (PSI), Sukamto (PAN), Burhanuddin Sitepu (Demokrat).

“Kami mengharapkan penyampaiakn hasil reses ini dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Medan,” tegas Syaiful.

Dalam laporan hasil reses, Syaiful menyampaikan sejumlah catatan penting pelaksanaan reses dapil V Kota Medan diantaranya terkait pembangunan infastruktur seperti jalan, drainase serta pengerjaan pengaspalan kurang baik.

Kemudian permasalahan sampah, perawatan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, permasalahan administrasi kependudukan yang menyulitkan warga.”Kemudian masalah pendidikan warga meminta Pemko Medan mengkaji sistem belajar online, meringankan uang sekolah,” jelsnya.

Dalam permasalahan sosial, Syaiful juga mengungkapkan permaslahan yang ada diwarga Kota Medan diantaranya banyaknya bermunculan anak jalanan, tidak meratanya pembagian bantuan PKH dimasa pandemi dimana pembagian tidak tepat sasaran dan data tidak valid.Kemudian masalah kesehatan, warga meminta pemko Medan menggeratiskan BPJS disaat pandemi, meminta rumah sakit transparan dalam pelayanan covid19.

Dengan hasil reses ini, kata Syaiful, pihaknya meminta Pemko Medan dapat membantu pembangunan sarana dan prasaranan sehinga terwujud masyarakat yang sejahtera. “Mari kita sama sama berdoa, smeoga seluruh aktifitas yang kita kerjakan adalah bagian dari kontribusi pengabdian kita kepada masyarakat Kota Medan,” ucapnya.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengapresiasi kepada seluruh anggota DPRD Medan. Sebab, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung namun para wakil rakyat masih dapat menjalankan tugas mulianya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui hasil reses pertama. Reses tersebut dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mengemban tugas mereka sebagai wakil rakyat.

Bagi Pemko Medan, jelas Akhyar, laporan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD Medan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga di dalam menjalankan tugas pembangunan kota. Itu sebabnya hasil reses selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

“Saya yakin dan percaya bahwa seluruh hasil reses yang disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan yang semakin baik,” kata Akhyar.

Terkait itu, Akhyar minta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan agar laporan hasil reses pertama anggota DPRD Medan yang terkait masalah infrastruktur, ekonomi maupun sosial budaya merupakan catatan penting, sehingga harus diperharikan pelaksanaannya dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah.

Meski demikian ungkap Akhyar, harus disadari sepenuhnya, tidak semua hasil reses yang disampaikan itu dapat ditampung pembiayaannya dalam APBD Kota Medan. Untuk itu terang Akhyar, Pemko Medan akan mengutamakan prioritas pembangunan kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kota.

Dalam rapat paripurna yang juga dilakukan secara virtual tersebut, Akhyar pun atas nama Pemko Medan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khusunsya kepada unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD Medan atas penyampaian laporan reses pertama tahun 2021 dari Dapil I s/d V itu.

“Saya yakin dengan kerjasama dan kemitraan ini akan menjadikan eksekutif dan legislatif dapat memperkuat kebijakan dan program pembangunan kota yang kita selenggarakan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan hasil reses pertama tahun 2021 dari Dapil I s/d V oleh Ketua DPRD Medan Hasyim kepada Plt Wali Kota. Rapat paripurna juga dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman MM, Wakil Ketua DPRD Medan serta sejumlah anggota dewan yang hadir langsung maupun secara virtual serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.

Sebelumnya, usai dibuka Ketua DPRD Medan, rapat paripurna selanjutnya diisi dengan penyampaian hasil reses yang disampaikan masing-masing perwakilan mulai Dapil I sampai V. Umumnya hasil reses yang disampaikan terkait perbaikan infrastruktur jalan, drainase serta lampu jalan. Di samping itu juga ada permintaan ruang terbuka hijau serta fasilitas olahraga bagi masyarakat. Kemudian permintaan dilakukannya evaluasi proses pembelajaran jarak jauh, pengurangan biaya pendidikan serta bantuan sosial bagi masyarakat dan pelaku UMKM sehingga dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Share DataMedan

Leave a Reply