Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tersebar di Berbagai OPD
Medan, Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti bantuan iuran kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan bagi pelaku UMKM dan lainnya.
Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai OPD itu disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan P-APBD Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (4/9/2023).
Sidang di pimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga bersama T. Bahrumsyah. Hadir saat itu Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Medan Wiriya Alrahman, segenap anggota DPRD Kota Medan serta pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkot Medan.
Sedangkan alokasi belanja pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, kata Bobby, juga bagian dari upaya untuk perluasan lapangan kerja bersifat padat karya.
Di samping itu, Bobby, berharap pelaksanaan event-event di setiap sudut kota juga menjadi wadah bermanfaat secara ekonomi bagi pelaku seni, ekonomi kreatif dan pelaku UMKM.
“Tidak itu saja, berbagai terobosan dan program kreatif penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga terus dijalankan, bahkan menjadi cermin pokok implementasi APBD TA 2023,” kata Bobby.
Terkait perlunya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah dalam penyerapan anggaran, Bobby, menjelaskan pelaksanaan program kerja yang telah di anggarkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
Maka dari itu, sebut Bobby, sejak awal tahun anggaran telah di lakukan monitoring/evaluasi melalui instrument berbasis elektronik. “Dengan demikian, monitoring progres penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat di lakukan dengan baik, termasuk dalam bentuk penyampaian laporan penyerapan triwulan, semester dan bentuk-bentuk monitoring yang di lakukan secara periodik lainnya. Sedangkan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program kerja di tindaklanjuti dalam kesempatan pertama,” ungkapnya.
Terkait upaya mengatasi banjir dan perencanaan sistem drainase, Bobby, menuturkan penanggulangan banjir merupakan salah satu program prioritas pembangunan kota menuju Medan bebas banjir. “Dalam kerangka anggaran, strategi pembiayaan untuk penanggulangan banjir di beberapa titik kawasan kota dialokasikan dalam jumlah cukup memadai,” katanya.
Di samping itu, sambung Bobby, program penanggulangan banjir juga di lakukan melalui tahapan perencanaan komprehensif. “Bahkan, terintegrasi dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada pemeritah tingkat provinsi dan pusat, sehingga program tersebut dapat menjadikan sistem pengendalian banjir yang efektif pada masa akan datang,” terangnya.
Soal sosialisasi mengenai sistem UHC di tingkatkan, Bobby, menyampaikan pentingnya sosialisasi terhadap penerapan UHC merupakan langkah efektif untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman tentang pemanfaatan dan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan.
Beberapa strategi pokok yang di lakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi UHC, lanjut Bobby, adalah mengadakan kampanye pendidikan publik melalui media massa, iklan dan media sosial konsep UHC, manfaatnya, cara penggunaannya serta bagaimana sistem kesehatan yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
