Pemprov Sumut Ajak Semua Pihak Kolaborasi Tangani Jalan dan Jembatan
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tersebut.
Pasalnya, kondisi geografis Sumut yang beragam serta panjangnya jaringan jalan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumut di Aula Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).
“Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan. Kita harus mampu menyusun skala prioritas yang tepat, memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, serta menjajaki berbagai alternatif pembiayaan seperti KPBU, dana CSR, dan dukungan mitra strategis lainnya,” ujar Surya dalam sambutannya.
Menurut data Pemprov Sumut, panjang jalan provinsi saat ini mencapai 3.005,65 km. Dari total tersebut, 56 persen dalam kondisi baik, 21,81 persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen rusak ringan, dan 17 persen mengalami kerusakan berat.
Sementara panjang jalan kabupaten/kota tercatat sebesar 35.379,07 km atau 86 persen dari total jaringan jalan di Sumut.
Surya menambahkan, arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan merupakan elemen vital untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Jalan dan jembatan bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk menciptakan konektivitas wilayah yang merata dan aman.
“Perencanaan pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi lintas sektor, termasuk pelibatan swasta dan perusahaan yang beroperasi di Sumut,” ujar Stanley.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara yang turut memberikan masukan terkait kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing.
