Pembentukan AKD Lambat, Hendra DS : Ini Tanggungjawab Pimpiman DPRD
Medan,- Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sudah tiga bulan tanpa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut mengingat adanya ketidaksepahaman sejumlah fraksi terkait distribusi pembagian alat kelengkapan DPRD ke sejumlah fraksi dan lambatnya pengesahan tata tertib.
Hingga hari ini, DPRD Medan belum bisa menentukan langkah kebijakan dikarenakan masih menunggu Tata Tertib (Tatib) yang masih dilakukan eksaminasi di Biro Otomomi Daerah (Otda) Pemprovsu.
Tudingan ‘Makan Gaji Buta’ yang dialamatkan publik kepada 50 anggota DPRD Medan ditengarai sebagai ketidak beresan pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsinya.
“Soal tudingan ‘Makan gaji buta’ itu tidak bisa kita terima. Kenapa, seharunya pimpinan dewan yang sudah mendapatkan mandat penuh, bisa menggunakan tata tertib lama agar DPRD Medan bisa bekerja. Ini tanggungjawab mereka (Pimpinan-red),” jelas Anggota DPRD Medan Hendra DS, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/11/2019) siang.
Sejak awal, Hendra mengatakan pihaknya sudah menunggu agar DPRD bisa segera menjalankan fungsinya. “Jadi tidak ada alasan takut melanggar aturan. Kita bisa menggunakan tatib lama dengan tidak melanggar aturan, misalnya terkait aturan reses dan lainnya jangan kita laksanakan,” jelas Politisi Hanura ini.
Dijelaskannya, apa lagi yang dijadikan alasan terkait adanya ketakutan soal pelanggaran terhadap PP 12 tahun 2018.
“Soal ini misalnya tak bisa jadi alasan, kalau pimpinan menjadikan alasan takut melanggar peraturan ini, sesungguhnya saat paripurna penyusunan personalia fraksi sudah terjadi pelanggaran, tapi pimpinan DPRD tidak meluruskannya,” jelas Hendra seraya mengatakan dalam penyusunan personalia fraksi-fraksi sesuai peraturan itu hanya terdiri dari Ketua Fraksi, Wakil Ketua Fraksi dan Sekretaris. Namun pada faktanya susunan terdiri dari Penasihat dan Bendahara.
Hendra menyarankan agar pimpinan bisa menggunakan fungsi wewenangnya dengan baik sehingga publik tidak mencap DPRD dengan stigma buruk.
“Ini yang harus menjadi catatan, ini tanggung jawab pimpinan,” jelasnya.
Penyusunan AKD Bermasalah
Sementara itu terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Hendra menyesalkan adanya salah satu oknum pimpinan tidak menyampaikan usulannya kepada fraksi.
“Kita sudah sampaikan ke Ketua Fraksi untuk segera konsultasi dengan Ketua DPRD,” jelas Hendra
Kita juga mengharapkan agar pimpinan bisa berkoordinasi dengan fraksi gabungan.
Hingga hari ini, kesepakatan penyusunan AKD masih bermasalah dengan adanya sejumlah fraksi yang belum sepakat dan tidak mau menandatangai kesepakatan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan HT. Bahrumsyah saat dikonfirmasi membenarkan salah satu fraksi belum menandatangani kesepakatan tersebut.“Kita lihat sampai batas waktunya,” jelasnya.
