Reses III Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala, Warga Keluhkan LPJU, Infrastrtuktur dan Bansos
Medan,- Warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Medan Petisah, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Barat menyampaikan sejumlah keluhan diantaranya terkait banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang mati serta persoalan bantuan sosial.
Hal ini disampaikan warga dalam acara Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 , Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, disejumlah lokasi diantaranya di Jalan Karya Setia, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat; Jalan Kapten Muslim Gg Masjid No. 10, Medan Helvetia; Jalan Mistar, Medan Petisah; Jalan Pantai Timur No. 2A, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia; serta Jalan Sei Tuntung Baru, Kelurahan Babura, Medan Baru, Sabtu-Minggu (26-27/07/2025).
Fenti Julia Manurung, warga Lingkungan VI, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, menyampaikan keluhan terkait buruknya sistem drainase di wilayah mereka yang kerap mengakibatkan banjir saat hujan deras. “Drainasenya sudah lama tak diperbaiki, tiap hujan rumah kami selalu kebanjiran,” ungkapnya.
Masih dari kawasan Helvetia, Siti Robina, warga Kelurahan Cinta Damai Timur, menyoroti ketiadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan Gereja. Hal senada juga disampaikan Ari Tia, warga Jalan Binjai Pasar I Gg Maduma, yang menuturkan bahwa minimnya penerangan jalan di daerahnya menyebabkan kekhawatiran warga saat beraktivitas di malam hari.
“Kalau malam hari gelap sekali, rawan untuk dilalui. Kami berharap segera ada perhatian dari pemerintah,” ujar Ari Tia.
Selain permasalahan infrastruktur, Rajudin juga menerima aduan terkait belum meratanya distribusi bantuan sosial. Amir Husein, warga Medan Helvetia, mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan yang menurutnya tidak adil dan tidak transparan. Ia mencontohkan masih banyak warga yang layak menerima bantuan namun tidak terdata.
Menanggapi hal tersebut, Rajudin Sagala menekankan pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar utama penyaluran seluruh bantuan pemerintah, baik berupa bantuan pangan, subsidi upah, maupun bantuan tunai lainnya.
“Kalau tidak terdaftar dalam DTKS, maka peluang untuk mendapat bantuan sangat kecil. Saya sarankan warga segera mengecek dan memperbarui datanya di kelurahan masing-masing,” ujar Rajudin.
Ia juga menambahkan akan menyampaikan persoalan pendataan DTKS dan keluhan bansos kepada Dinas Sosial Kota Medan agar dilakukan pemutakhiran data secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif.
Rajudin menyatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan disampaikan secara resmi ke Wali Kota Medan melalui rapat paripurna. “Aspirasi bapak/ibu akan kita sampaikan secara resmi ke Wali Kota Medan adapun usulan yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti segara nanti akan langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait,” pungkasnya.
