Politik

Anton Panggabean : Ada Mafia Di Dinas PU Kota Medan

Medan,- Anggota DPRD Medan Anton Panggabean menuding adanya mafia di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Mafia di dinas yang dipimpin Ir. Khairul Syahnan diduga mengkondisikan semua proyek infrastruktur di dinas tersebut sehingga sejumlah perusahaan terpaksa harus membayar 7 persen kepada mafia untuk mendapatkan pekerjaan.

“Banyak mafia dimana sejumlah perusahaan dipaksa harus membayar 7 persen untuk mendapatkan pekerjaan,” jelas Anton Panggabean dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), yang dipimpin Ketua Pansus LKPj TA 2017 Rajudin Sagala, Senin (23/04/2018).

Dikatakan Anton, banyak yang melaporkan mereka sulit mendapatkab pekerjaan di Dinas PU karena adanya mafia yang bermain di Dinas PU.

“Kenapa Dinas PU harus memelihara mafia, apa yang bisa dibanggakan dari Medan Rumah Kita,” jelas Anton.

Tidak hanya soal mafia, anggota DPRD Medan lainnya Zulkarnain Yusuf Nasution menuding Dinas PU tidak becus dalam mengelola anggaran terbukti banyak proyek di dinas PU dikerjakan diakhir tahun.

“Kita malu, tidak hanya masyarakat yang mengomentari buruknya infrastruktur 2017, Presiden pun ikut berkomentar sampai Medan dijuluki Kota seribu lubang,” jelas Zulkarnain.

Apa yang dilakukan Dinas PU pada 2017 sangat buruk, harusnya pelaksanaan proyek dilakukan jauh-jauh hari sehingga pelaksanaanya bisa lebih terkontrol.

Bantah Ada Mafia

Terkait tudingan adanya mafia di Dinas PU, Kepala Dinas PU Ir.Khairul Syahnan membantah adanya mafia di dinasnya. Seluruh proyek yang ada di Dinas PU seluruhnya dilakukan melalui tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Tidak ada mafia dan tidak ada 7 persen itu, yang menentukan pekerjaan semuanya di ULP dan pemenang tender saya tidak bisa intervensi,” jelasnya.

Terkait 7 persen itu, dirinya pernah menanyakan dan mereka juga tidak bisa menjelaskan. “Sampai saat ini tidak pernah bisa ada yang membuktikan.Mana orangnya, sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan” jelasnya.

Syahnan juga menyarankan anggota DPRD Medan memasukan pengajuan untuk mendapatkan proyek ke ULP. “Kalau bapak mau proyek silahkan masukan ke ULP,” jelasnya.

Syahnan mencontohkan, pemborong proyek Jalan Sutomo sampai sekarang tidak dikenalnya. “Di PU tidak ada lelang dan sampai sekarang saya tidak kenal,” ucapnya.

Share DataMedan

Tinggalkan Balasan